HEADLINESHukum

Uji Materiil Pemilu Akibat Meninggalnya Anggota KPPS

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Sekelompok anggota pemantau pemilu yaitu Arjuna, Pemantau Pemilu (Pemohon I), Pena, Pemantau Pemilu (Pemohon II), Mar’atul Mukminah (Ketua Srikandi Pemantau Pemilu) (Pemohon III), M. Faesal Zuhri (Ketua Luber Pemantau Pemilu) (Pemohon IV), Nurhadi (Pengurus Srikandi Pemantau Pemilu) (Pemohon V), Sharon Clarins Herman, S.H. (Masyarakat Hukum / Staf Legal) (Pemohon VI), Ronaldo Heinrich Herman (Mahasiswa Fh UI) (Pemohon VII).

Diwakili kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., Joko Sutrisno, S.H. mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan Permohonan Uji Materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak, pada hari Jumat (10/5/2019) di Mahkamah Konstitusi.

Jatuhnya korban meninggal dunia 554 Petugas penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi), dan 3.788 Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi) yang sakit tentunya diakibatkan karena kesesatan sistem penyelenggaraan pemilu yang didasari pada ajang coba-coba tanpa memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif.

Bahkan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) telah menetapkan tragedi yang menimpa penyelenggaraa Pemilu serentak 2019 sebagai Bencana Kemanusiaan. Hal ini tentunya tidak boleh terulang kembali dimasa yang akan datang.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami