LiputanNasional

UN Yang Selalu Riuh

BTN iklan

JAKARTA, 28/4 (LEI) – Meski ujian nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak 2015, pelaksanaan UN tak pernah luput dari perhatian masyarakat dan tentu saja selalu riuh.

Seperti pada pelaksanaan UN 2018 yang menuai pro dan kontra dari masyarakat, baik di dunia nyata maupun maya.

Berawal dari pelaksanaan UN tingkat sekolah menengah atas (SMA), Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyisipkan soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi (high order thinking skills/HOTS), kemudian berlanjut pada pelaksanaan UN tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Selanjutnya terjadi kebocoran soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK), lantas gangguan server karena kelebihan beban terkait dengan banyaknya peserta UN.

Pada hari pertama pelaksanaan UN SMP sederajat, Senin (23-4-2018), diwarnai gangguan server (peladen) yang mengakibatkan soal tidak bisa diakses.

Wali murid Inung Kurnia mengatakan bahwa anaknya yang bersekolah di Madrasah Sanawiah (MTs) Al Khairiyah Mampang, Jakarta Selatan, itu terpaksa menunda mengikuti ujian hingga 1 jam karena soal yang tidak bisa diakses.

“Seharusnya pada hari pertama ujian, sudah selesai pada pukul 09.30 WIB. Namun, karena kendala server, mundur hingga selesai ujian pada pukul 10.30 WIB,” kata Inung.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad, mengatakan kendala server memang hal yang lumrah terjadi saat UNBK. Saat ini kendala tersebut ditangani oleh pihak Puspendik.

“Apalagi, jumlah peserta UN SMP lebih dari 4.000.000 peserta sehingga terjadi kelebihan beban,” kata Hamid.

UN untuk tingkat SMP yang diselenggarakan pada tanggal 23 April hingga 26 April diikuti sebanyak 4.296.557 siswa SMP dan MTs. Dari jumlah tersebut, peserta yang mengikuti UNBK sebanyak 63 persen atau 2.694.692 siswa dan ujian nasional kertas pensil (UNKP) diikuti 1.601.865 siswa atau 37 persen.

Akibat gangguan server tersebut, Kemdikbud pun terpaksa meminta maaf kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan permintaan maaf atas adanya gangguan server pada pelaksanaan UNBK hari ini yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ujian beberapa menit,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud Ari Santoso.

Gangguan tersebut, kata Ari, terdapat di server pusat. Oleh karena itu, pihaknya memberikan solusi dengan beberapa pilihan, yaitu jadwal ujian dimundurkan, menambah sesi ujian, atau ikut serta dalam ujian susulan.

Ari menjelaskan kendala tersebut tidak berakibat fatal terhadap pelaksanaan ujian karena waktu pelaksanaan ujian dapat dimundurkan.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Heru Purnomo menilai pelaksanaan UN SMP hari pertama berlangsung gaduh karena kurang siapnya tim teknis UNBK Pusat.

“Seharusnya tidak ada perbaikan server pada saat berlangsungnya ujian. Ditambah lagi, kurangnya edukasi terhadap tim teknis sekolah dalam melakukan ‘troubleshooting’ pada aplikasi UNBK 2018,” kata0 Heru.

Oleh karena itu, FSGI memberikan rekomendasi adanya informasi mengenai pedoman UNBK.

“Selama ini Kemdikbud hanya bertumpu pada kerja keras tim helpdesk UNBK yang jumlahnya masih sangat sedikit dan minim fasilitas,” kata Heru.

Kemdikbud, kata dia, perlu memperbanyak sarana komunikasi antara pusat dan sekolah. Jika ada informasi atau kendala, tidak hanya diberikan melalui situs UNBK yang tidak setiap saat dibuka, tetapi bisa melalui aplikasi lainnya.

Pemerhati pendidikan dari Eduspecs Indonesia Indra Charismiadji mengatakan bahwa teknologi UNBK yang diselenggarakan Kemdikbud harus ditingkatkan.

“Teknologi yang digunakan untuk UNBK harus ditingkatkan karena saat ini masih menggunakan teknologi lama atau masih pakai server kabel,” ujar Indra.

Padahal, saat ini sudah menggunakan server nirkabel atau “wireless” yang lebih efektif dan efesien. Sementara, server yang menggunakan kabel harus narik kabel dan setiap sekolah harus memiliki server.

Indra menilai Kemdikbud menganggap remeh pelaksanaan UNBK untuk tingkat SMP setelah tidak ada kendala berarti pada pelaksanaan UNBK tingkat SMA dan SMK.

“Kalau mau jujur, teknologi yang dipakai untuk UNBK di Indonesia itu terlampau sederhana. Padahal, dengan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai Rp400 triliun, seharusnya semua bisa UNBK dan menggunakan teknologi nirkabel,” kata Indra lagi.

Indra menyarankan agar Kemdikbud meningkatkan spesifikasi server untuk UNBK agar tidak terjadi lagi kelebihan beban pada saat pelaksanaan UN.

“Teknologi harus sesuai dengan zamannya, sekarang sudah menggunakan komputasi awan tidak lagi pakai kabel. Investasi lebih murah serta tidak perlu lagi menarik kabel di setiap sekolah,” cetus Indra.

Kebocoran Soal Pelaksanaan UN SMP tidak hanya ramai karena kelebihan beban dan juga soal HOTS yang dinilai tidak ada di pembelajaran, tetapi juga dihebohkan dengan kehadiran soal-soal UNBK yang berseliweran di media sosial.

Soal UNBK tingkat SMP 2017 beredar di sejumlah media sosial. Soal tersebut difoto, kemudian disebarluaskan ke sejumlah grup yang ada di berbagai lini media sosial. Pada foto soal tersebut, di sudut kiri terdapat tulisan “PUSPENDIKCA CBT17”.

Soal-soal tersebut beredar di media sosial dan grup tertutup pesan singkat. Sebagian besar soal yang beredar merupakan soal UN Matematika.

Sekjen FSGI Heru Purnomo membenarkan bahwa foto soal yang beredar merupakan soal UNBK.

“Namun, itu soal UNBK tahun 2017,” kata Heru.

Heru menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi adanya kebocoran soal UNBK untuk soal 2018. Diduga kuat, maraknya foto soal UNBK tahun sebelumnya berkaitan dengan kecemasan peserta UN terkait soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi atau HOTS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyesalkan beredarnya soal matematika UNBK tingkat SMP di media sosial.

“Itu kejadian yang sangat disayangkan. Kami sudah menelusuri jejak elektroniknya dan akan dambil tindakan terhadap siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Muhadjir.

Tindakan yang akan diambil, kata Muhadjir, akan disesuaikan dengan bobot kasusnya dahulu.

“Seharusnya tidak boleh ada HP atau ponsel masuk ke ruang ujian,” tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno mengatakan bahwa saat ini pihaknya melacak kecurangan individual pada pelaksanaan UNBK tingkat SMP.

“Namanya bukan kebocoran soal, melainkan kecurangan yang dilakukan individual siswa. Kami sedang melakukan identifikasi. Yang jelas, nanti akan ada sanksinya,” kilah Totok.

Meski demikian, Totok belum memastikan bahwa apakah soal-soal yang beredar tersebut merupakan soal UNBK ataukah tidak.

“Insyaallah, nanti akan terlacak oleh sistem,” tambah Totok.

Peserta UN tingkat SMP Keysa membenarkan bahwa soal yang beredar mirip dengan soal UNBK yang dikerjakannya pada saat ujian.

“Ada yang mirip dengan bocoran soal yang ada. Akan tetapi, angka-angkanya berbeda,” kata Keysa.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza Marta Tanjung meminta Mendikbud untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UNBK.

FSGI meminta Mendikbud melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UNBK, baik secara personal, kelembagaan, teknologi, maupun konten yang diujikan. Hal ini agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi untuk tahun-tahun berikutnya, kata Fahriza.

FSGI mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud terkait dengan pelaksanaan UNBK. Karena dengan pelaksanaan UNBK, kecurangan pada pelaksanaan UN sudah bisa diminimalkan.

Namun, Fahriza menilai penerapan yang terkesan dipaksakan, instan, dan terburu-buru, termasuk penerapan soal berbasis HOTS dan berstandar internasional, akan memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap jutaan siswa generasi penerus bangsa. Pasalnya, lain yang diajarkan lain pula yang diujikan.

“Bagaimana sebenarnya Kemdikbud menganalisis dan memformulasi kebijakannya? Karena bukan sekali ini saja kebijakan Kemdikbud ‘blunder’. Kita masih ingat bagaimana penerapan K-13 yang terkesan dipaksakan dan ditinjau kembali hanya dalam hitungan bulan. Bahkan, kebijakan Kemdikbud terkait Lima Hari Sekolah dianulir oleh Presiden,” cetus Fahriza.

Seharusnya, lanjut Fahriza, Kemdikbud melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerapkan suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan Kemdikbud memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

“Sudah bukan zamannya lagi memformulasi kebijakan sambil berjalan,” kata Fahriza. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close