Hukum

United Colour Wajib Susun Proposal Perdamaian

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Perusahaan tekstil PT United Colour Indonesia harus menyusun rencana perdamaian ke para kreditur setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan PT Warna Jaya Sentosa.

Ketua majelis hakim Sumpeno menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara PT United Colour Indonesia, paling lama 44 hari terhitung sejak putusan dibacakan.

“Mengadili, mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU,” katanya dalam amar putusan, Kamis (23/2).

Dalam sidang, United Colour Indonesia (termohon) terbukti memiliki utang kepada PT Warna Jaya Sentosa selaku pemohon dengan nilai Rp2,97 miliar. Adanya utang dapat dibuktikan secara sederhana, seperti yang disyaratkan dalam permohonan restrukturisasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Majelis menimbang berdasarkan bukti berupa faktur, termohon memiliki total utang Rp2,97 miliar ke pemohon PKPU. Barang yang diterima oleh pemohon tertuang dalam kontra bon yang kemudian menjadi dasar tagihan. Adapun jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah kontra bon diterima.

Termohon, lanjut majelis, terbukti memiliki kreditur lain yaitu PT Laju  Sakti Jaya dan CV Sumber Sari Indah, dengan tagihan masing-masing Rp473 juta dan Rp971 juta.

Karena itu, majelis berpendapat putusan telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Disebutkan bahwa kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang, dapat memohon agar debitur diberi PKPU.

Sejalan dengan putusan PKPU, majelis hakim menunjuk Partahi Tulus Hutapea sebagai hakim pengawas dan mengangkat Anthony Prawira serta Martin Hartanto selaku tim pengurus PT United Colour Indonesia.

Kuasa hukum United Colour Indonesia Pringgo dari kantor hukum Kresna & Associates menyebut putusan majelis hakim kurang mempertimbangkan jawaban dari termohon. Menurutnya, utang dalam permohonan PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.

BUNGA BANK

Pasalnya, terdapat selisih utang lantaran termohon telah membayar utangnya Rp197 juta dari total Rp2,97 miliar. Ketidaksederhanaan lainnya, ungkap Pringgo, yaitu terkait dengan bunga bank yang dibebankan kepada termohon senilai Rp567,6 juta.

“Bunga bank itu muncul dari pinjaman pemohon. Itu tidak bisa dibebankan kepada termohon. Permohonan PKPU sama sekali tidak sederhana,” tuturnya usai sidang.

Pringgo menilai, putusan hakim pada perkara ini dapat menjadi preseden yang buruk bagi permohonan PKPU atau kepailitan ke depan. Hal ini ditakutkan menjadi acuan yang tidak benar seolah-oleh pemohon dapat melimpahkan tagihannya dari pihak ketiga kepada termohon.

Dia menegaskan, pihaknya akan menolak tagihan bunga bank pada verifikasi tagihan ketika proses restrukturisasi utang.

Sementara itu, kuasa hukum PT Warna Jaya Sentosa Dedy Darmawan mengapresiasi putusan majelis hakim. Termohon memang terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon Rp2,97 miliar.

Lagipula, total tagihan tersebut tidak pernah dibantah oleh termohon dalam persidangan. Termohon hanya mempermasalahkan tentang bunga bank yang dimasukkan dalam berkas permohonan PKPU.

“Masalah bunga bank ini nanti akan dibahas lagi dalam verifikasi rapat kreditur,” ungkapnya.

Dedy menambahkan, pinjaman bank yang dilakukan oleh pemohon terjadi akibat termohon tidak kunjung membayar utangnya. Oleh sebab itu, langkah pemohon memasukkan tagihan dari bank adalah hal yang masuk akal.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami