Hukum

Usut Suap DPRD Jatim, KPK Periksa Dua Kadis Pemprov Jatim

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas (Kadis) Industri dan Perdagangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M Ardi Prasetiawan; dan Kadis Perk‎ebunan Prov Jatim, HM Mochamad Samsul Arifien, untuk menjalani pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (12/6/2017), mengatakan, penyidik akan memeriksa keduanya untuk tersangka Rahman Agung, staf DPRD Jatim, dalam kasus suap pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Prov Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017‎.

Selain dua kadis di atas, penyidik juga memanggil Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim), HM Kabil Mubarok, juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Rahman Agung.

“Tiga saksi ini diperiksa untuk tersangka RA [Rahman Agung, staf DPRD Jatim],” kata Febri. Penyidik akan mendalami soal penyetoran uang setiap 3 bulan sekali dari sejumlah kadis yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim.

KPK sedang menelusuri sumber uang suap sejumlah kepala dinas (kadis) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim asal Fraksi Partai Gerindra, Mochamad Basuki. “Kita dalami dari mana sumber keuangan itu, karena memang itu bagian penting dari penyidikan,” kata Febri Rabu (7/6).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur.
Keenam tersangkanya adalah
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Mochamad Basuki; Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan, Rohayati; dua Staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso; serta ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, disimpulkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian janji atau hadiah. KPK tingkatkan status ke penyidikan dengan enam tersangka,” kata Basaria Panjaita, Wakil Ketua KPK, beberapa waktu lalu.

Pemberian hadiah atau janji alias suap itu terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi peraturan daerah (Perda) dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam OTT di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa kemarin (5/6), Satgas KPK menyita uang sejumlah Rp 150 juta dalam pecahan Rp 100.000 dari Rahman Agung di Ruang Komisi B DPRD Jawa Timur.

Uang itu disimpan dalam tas kertas setelah diserahkan oleh Anang Basuki Rahmat. Anang merupakan perantara Bambang Heriyanto. Uang tersebut rencananya akan diserahkan Rahman Agung kepada Basuki.

“Diduga uang itu pembayaran triwulanan kedua dari total komitmen Rp 600 juta di setiap kepala dinas diberikan kepada DPR terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan provinsi Jatim tentang penggungaan anggaran tahun 2017,” ujar Basaria.

Sebelumnya, pada akhir Mei 2017, Basuki juga diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp 100 juta dari Rohayati terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Bukan hanya itu, Basuki juga menerima Rp 50 juta dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dan Rp 100 juta dari Kadis Perkebunan. “Pada triwulan pertama, [Basuki juga menerima] Rp 100 juta dari Kadis Pertanian Jawa Timur,” ujar Basaria.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat, dan Rohayati selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk Mochammad Basuki, Santoso, dan Rahman Agung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami