Hukum

Utang Perlu Digunakan Untuk Pembiayaan Industrialisasi

BTN iklan

Jakarta/Lei – Pemerintah perlu menggunakan pembiayaan yang bersumber dari utang untuk pembangunan infrastruktur dan mendorong industrialisasi dan bukan untuk belanja tidak produktif, kata Ketua The Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto.

“Utang yang digunakan untuk membangun infrasturuktur diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan industri. Fakta hari ini masih menunjukkan sebaliknya, terjadi deindustrialisasi,” kata Mulyanto melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin, mengenai kajian bulanan CSDS.

Mulyanto mengkritisi kontribusi industri ke pertumbuhan ekonomi yang menurutnya justeru menurun menjadi 19 persen pada 2017 dari 28 persen di 2012.

“Proyeksi dan alokasi utang pemerintah ini harus lebih cermat dan berkualitas pada sektor-sektor yang benar-benar produktif. Pembangunan infrastruktur yang sangat masif, perlu dievaluasi secara hati-hati,” ujar dia.

Sementara itu, menurut ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Fitra Faisal, wacana soal utang perlu dipandang dari perspektif yang lebih komprehensif. Terlebih di 2018, yang notabene tahun politik, bahasan utang kerap kali menjadi komoditas politik.

“Sering kali pembahasannya mengarah pada logika politik, apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Karena memang pada dasarnya politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dan bersifat ‘interchangeable’,” kata dia.

Faisal menekankan prioritas utama adalah penggunaan utang perlu ditujukan kepada program-program kesejahteraan rakyat.

Dia mencontohkan Thailand, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, mampu menumbuhkan ekonominya hingga enam persen dan memiliki infrastruktur yang lebih bagus dibandingkan dengan Indonesi. Padahal jumlah utangnya lebih sedikit.

Hal ini karena perbedaan kebijakan fiskal kedua negara.

“Proyeksi dan alokasi utang yang baik dalam pembangunan akan memberikan dampak yang baik pula bagi kinerja ekonomi. Untuk bertumbuh, kita butuh utang, tapi proyeksi pembangunan sangat penting, sehingga utang kita menjadi tepat sasaran, berkualitas dan produktif,” katanya.

Ekonom CSDS lainnya Yusuf Wibisono menilai pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan primer yang terus negatif. Bila keseimbangan primer bernilai negatif, seperti yang sekarang ini terjadi, artinya untuk membayar bunga utang saja, pemerintah sudah tidak sanggup dan harus berhutang lagi.

Yusuf memproyeksikan utang pemerintah akan bertambah Rp500 triliun setiap tahunnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami