Ekonomi

UU Ciptaker diharapkan bisa mengundang investor berinvestasi di Indonesia

BTN iklan

LEI, Jakarta- Pengembang berharap ada sinkronisasi atau harmonisasi aturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) dalam implementasi Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Di sisi lain, mesti ada kebijakan satu pintu dan fokus menaungi sektor perumahan subsidi. “Butuh kemauan dari semua pihak untuk melakukan sinkronisasi aturan sehingga pengembang dapat berusaha dengan nyaman sekaligus mendorong bisnis properti bertumbuh, terutama di tengah masa sulit yang terhantam pandemi Covid-19 saat ini,” tutur Founder Buana Kassiti Group, Joko Suranto, kepada Investor Daily, baru-baru ini. Aturan soal properti yang diatur dalam UU Ciptaker dan perlu memiliki sinkronisasi di antaranya adalah perubahan dari izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan Gedung (PBG). Lalu, ketentuan sertifikat laik fungsi (SLF) yang diterbitkan pemda. “Sinkronisasi harus menjadi kesadaran dan kemauan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tuturnya. Dia menegaskan, sinkronisasi UU Ciptaker akan lama bila kesadaran hukum pemda dan kesadaran membangun dari pemda terasa kurang. Kepada pemda harus ditekankan bahwa membangun hunian dapat meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mereka.

Sementara itu, Fransisca, partner Makes & Partners Law Firm, mengatakan, UU Ciptaker diharapkan bisa mengundang investor berinvestasi di Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja. Di sektor properti, misalnya, dari draf aturan pelaksana yang kami peroleh, disebutkan bahwa untuk hotel bintang dua, dari semula terbuka hingga 67% untuk penanaman modal asing (PMA), kini bisa terbuka 100%. “Secara umum, UU Cipta Kerja berpengaruh positif kepada properti. Di lapangan masih ada tantangan, tunggu aturan pelaksana,” ujar dia, dalam paparan virtual, baru-baru ini. Dia mengatakan, tantangan saat ini adalah harmonisasi aturan yang ada supaya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Penyelarasan aturan masih jadi pekerjaan rumah. “Kita harapkan pemerintah semaksimal mungkin menyelaraskan aturan agar lebih mudah,” ujar Fransisca.

Sementara itu, Joko Suranto mengaku bahwa saat ini dibutuhkan kebijakan besar untuk menyatukan semua potensi di lini rumah subsidi. Saat ini, terdapat beberapa upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh subsidi. Skema itu di antaranya adalah kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Butuh kebijakan besar untuk menyatukan semua potensi. Bahkan, butuh menteri tersendiri soal perumahan agar lebih fokus. Fungsinya untuk menyatukan lintas sektoral,” tutur dia. Hal itu, tambahnya, sesuai dengan perintah konstitusi, yakni Undang Undang Dasar (UUD) 1945 terutama terkait kesejahteraan warga negara. Lalu, terwujudnya kepemilikan rumah oleh warga negara juga ikut menjaga keberhasilan pelaksanaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN. Dia menilai, kebijakan pemerintah terkait rumah subsidi juga harus memiliki kepastian dalam setiap tahunnya. Guna memastikan agaran itu diharapkan dibuat dalam rentang lima tahun. “Misalnya, dibuat kebijakan jangka Panjang dalam rentang 2020-2024,” tuturnya. Kemudian, tambah dia, lembaga penyelenggaranya juga harus lebih jelas dalam menyinergikan potensi yang ada. Saat ini, terkait rumah subsidi ada Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Tapera, dan kelak Badan Pengatur Perumahan yang merupakan amanat UU Ciptaker. “Kami bahkan menilai mestinya semua itu ada di bawah satu kementerian tersendiri. Masukkan dalam nomenklatur dan kebijakan hingga 2024,” tegas Joko Suranto. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2021 menyediakan anggaran untuk program perumahan sebesar Rp 8,093 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya untuk kelompok MBR di seluruh wilayah Indonesia. “Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan Tahun 2021 adalah Rp 8,09 triliun,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI, yang disiarkan langsung streaming via Youtube

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami