Opini

UU CiptaKer Untungkan Asing Dalam Produsen Pesawat

BTN iklan

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Sudiro, Pengamat hukum transportasi udara dari Universitas Taruma Negara Jakarta.

Jakarta, 19/10  LEI, – Undang-undang Cipta Kerja saat ini sudah di atas meja Presiden Joko Widodo setelah disahkan pada  malam hari, oleh pemerintah bersama DPR,   tepatnya 5 Oktober 2020. Meskipun UU itu sudah di  meja presiden, tampaknya hingga  minggu pekan ini  belum segera di berikan penomoran seperti layaknya undangundang lainnya.

Disebutnya Omnibus Law, atau UU sapu jagat karena satu undang-undang meringkas atau mereduksi lebih dari 79 undang-undang sebelumnya, sehingga bukan hanya menimbulkan banyak perhatian dari para pemangku kepentingan. Tetapi juga banyak protes utamanya dari kalangan buruh yang merasa haknya dirugikan, khususnya dibidang kerja antar waktu tertentu atau PKWT, ( ousorcing) yang tanpa batas waktu.
Outsorcing, adalah mengadopsi peraturan di banyak negara sejalan dengan globalisasi ekonomi, dimana perusahaan yang akan mendapatkan laba sebesar-besarnya, harus dapat menekan biaya produksi, atau mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Dan salah satu caranya melakukan kerja alih daya.
Lepas pro kontra lahirnya Omnibus Law, filosofi yang dijadikan pijakan hukum pemerintah dan DPR adalah berkaitan kemudahan seperti, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja.
Perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak akan efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja. Oleh karenanya, diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang, menggunakan metode omnibus law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.
Pada kontesk itu, saya menilai secara umum Undang-Undang itu sudah baik. Karena tujuan nya adalah bagaimana mengharmonisasikan puluhan UU yang tersebar dari sisi subtansi juga ada yang tumpang tindih dan bertentangan, atau tidak singkron antara satu dengan lainnya.
Akibatnya terjadi birokasi yang rigid dan pemborosan keuangan utamanya soal perijinan yang melalui banyak “meja”.
Pemerintah ingin bagaimana hal itu dilakukan dalam satu rumah besar yang namanya Omnibuslaw dalam konteks UU itu diatur, sehingga ini menjadikan review yang dianggap menjadi lebih efisien dan efektif.
Sejak Indonesia merdeka, 1945 baru pertama ini kali pemerintah berani menyantukan puluhan UU menjadi satu. Sejalan globalisasi ekonomi yang kian mengemuka, tuntutan investasi Indonesiaa juga meningkat, karena angkatan kerja tiap tahun juga terus naik.
Presiden Joko Widodo menilai perlu adanya lompatan hukum, diperlukan langkah progresif menghilangkan hambatan perijinan dan menekan birokrasi lewat Omnibus Law.
Tetapi memang harus juga diakui disana sini masih banyak kelemahan yang belum banyak dimasukan dalam UU Cipta Kerja itu, seperti di sektor yang fokus tentang udara, belum diakomodasi secara komprehensif sehingga perlu dilakukan review klaster tranportasi lebih efektif, efisien dan lebih berkeadilan.

Masih Untungkan Asing

UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan. Tapi belum detail, sehingga masih terkesan menguntungkan produsen asing, misalnya memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian.
Hampir semua pesawat angkutan barang dan transportasi umum diproduksi oleh pihak asing, dan dioperasikan di Indonesia. Hal itu yang belum tampak diatur, karenanya revisi perlu dilakukan sesegera mungkin setelah diundangkan nanti jika negara akan hadir melindungi segenap warganya.
Revisi itu tidak berarti intervensi produk asing. Namun UU dapat memasukkan dengan cacat produk. Pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkanya dimanapun produk itu digunakan.
Dengan adanya perbaikan itu, maka para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila terjadi kecelakaan dan atau adanya gugatan jika terjadi cacat produk kecelakaan penerbangan.
Undang-undang penerbangan yang ada, Saya melihatnya, yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada, sehingga terkesan menguntungan produsen asing.
Dalam Pasal 40 sd. 50 klaster penerbangan misalnya,  lebih menonjol pengaturannya soal sertifikasi operator, perawat dan pengguna. Semua produsen pesawat memang sudah memiliki sertifikat berstandar internasional.

Namun dalam cacat produk, Omnibus law perlu juga mengadopsi, minimal dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang di bahas, masalah itu perlu mendapatkan perhatian, agar jika terjadi kecelakaan, yang salah dan dipersalahkan tak hanya operator lokal semata.

** ty.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami