HukumPolitik

UU MD3 Sah, Indikasi DPR Jadi Makin Kebal Kritik

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – DPR pada Senin (12/2), mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana.

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Revisi UU MD3 ini dikritik banyak pihak sebagai bentuk antidemokrasi. Sangat rawan bahwa UU ini digugat ke MK.

Selain itu, hak imunitas anggota DPR tercantum di Pasal 245. Di pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum. Penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden Jokowi. Berikut Pasal 245 draf revisi UU MD3:

Pasal 245

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Lalu ada pasal 73 ayat 4, yang mengatur soal pemanggilan oleh DPR. Pihak-pihak yang tak memenuhi panggilan bisa dipanggil paksa, dengan bantuan pihak kepolisian. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 73 ayat 4

Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tinggal selangkah lagi, kebebasan berpendapat rakyat Indonesia mundur ke zaman orde baru.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

9 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami