HukumOpini

Wahai Bupati Tunjukan Keteladananmu

BTN iklan

Oleh Arnaz Firman

Hanya dalam waktu sekitar 12 hari terakhir ini, rakyat harus mendengar atau menerima lagi berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penahanan kepala daerah khususnya bupati dan ras “permainan” dari anggota DPR yang ingin “menjatuhkan” komisi antirasuah ini.

KPK sudah mengumumkan Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih karena disangka menerima gratifikasi atau sogok yang melibatkan beberapa anak buahnya dan juga pengusaha.

Imas pada bulan Juli tahun 2017 baru saja diangkat menjadi Bupati setelah pejabat sebelumnya ditangkap oleh KPK lagi- lagi akibat soal duit.

Beberapa hari sebelumnya KPK juga sudah menetapkan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur Marianus Sae sebagai tersangka suap.

Kemudian lembaga ini sebelumnya menentukan Bupati Jombang, Jawa Timur Nyono Suharli sebagai tersangka dalam masalah korupsi.

Bahkan Gubernur Jambi Zumi Zola juga mendapat “kehormatan” menjadi tersangka KPK dalam kasus yang lebih kurang sama.

Jadi masyarakat pasti pantas memberikan penghargaan kepada KPK yang tanpa lelah sedikitpun dengan mati-matian berusaha membongkar kasus pidana yang cuma mencoreng kehormatan dan nama baik para pejabat.

Gatot Pudjo Nugroho mengalami nasib yang sama karena saat menjadi Gubernur Sumatera Utara menyogok puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut agar tahan pensahan RAPBD provinsi yang tidak sesuai.

Kasus Imas, Marianus dan Nyono hanya berlangsung sekitar empat bulan menjelang pilkada serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah mulai dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di seluruh Tanah Air.

Karena sampai detik ini saja, sudah ada beberapa orang yang disangkakan menerima sogokan, gratifikasi atau apa pun istilahnya, maka tentu rakyat berhak bertanya apa yang terjadi atas diri aparatur pemerintahan yang sedang dibawah dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri? Kok terus bertambah saja pejabat Kemdagri yang Ingin terlibat dalam kasus seperti ini? Persyaratan masyarakat pun bisa meminta status tiga bupati ini karena sudah masuk ke dalam jaringan pemeriksaan KPK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo baru-baru ini memang sudah menyatakan bahwa mereka sudah disangkakan terlibat korupsi mereka tetap ikut ikut pilkada sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi kalau mereka sudah dilantik, namun satu hari kemudian muncul keputusan pengadilan yang berkekuatan maka dia bisa langsung dicopot dan kemudian masuk sel.

Namun masyarakat pun tetap bisa bertanya-tanya tentang ratusan atau bahkan ribuan orang yang sudah terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai peserta pilkada serentak ini.

Pertanyaan sederhana itu adalah mungkin masih ada pesta pesta demokrasi ini yang bisa saja “diambil” sebagai tersangka terutama para petahana atau mantan pejabat.

KPK telah menemukan data para pejabat yang sudah disangkakan bersama dengan itu yang dana bisa dipakai selama masa kampanye.

Tahapan “menjual diri” atau istilah halusnya melakukan promosi kepada ratusan ribu bahkan jutaan calon korban diperkirakan akan melunasi uang miliaran rupiah.

Kalau dalam masa kampanye, seorang bupati, wali kota bahkan gubernur harus “beriklan” kepada para calon pemilihnya maka bisa dibayangkan berapa banyak orang yang harus didatangi atau ditemuinya.

Dalam setiap kampanye, pasti akan dikeluarkan jutaan rupiah atau ongkos membeli atau harus tersedia poster, spanduk untuk melihat mereka siap untuk menjadi kepala daerah kemudian membagi-bagikan gantungan kunci bergambar diri yang mencantumkan wajah mereka atau tulissan- tulisan guna memikat para calon pemilihnya.

Para calon kepala daerah ini, kalau misalnya yang berlatar belakang pengusaha tentu tidak akan mempersoalkan berapa pun anggaran yang harus ia keluarkan.

Tapi kalau calon kepala daerah saja pegawai negeri sipil biasa saja yang harus mengalokasikan dana yang minimal ratusan juta bahkan miliaran rupiah itu.

Pernah terdengar kabar ada yang sampai stres rasanya bagaimana agar bisa ikut kampanye di daerah pemilihannya.

Kalami terpilih, maka pertama-tama yang bisa dibayangkan adalah bagaimana rasanya mendapatkannya karena masa jabatannya lima tahun dan berapa sih gaji plus berbagai honornya selama memegang jabatan itu apalagi dia toh harus menghidupi keluarga.

Dia juga akan berpikir karena masa jabatannya hanya lima tahun maka pasti dia ingin menjadi pejabat untuk periode yang tentunya masih saja anggaran yang “aduhai” tingginya.

Pengakuan seorang calon calon gubernur di Jawa Timur dimintai uang Rp70 miliar oleh tokoh-tokoh partai politik seharusnya menjadi bukti tak terbantahkan ikut ikut pilkada itu merupakan kegiatan berekonomi biaya tinggi atau istilah kerennya “ekonomi costt tinggi”.

Karena itu seharusnya menjadi tugas Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya adalah bagaimana pesta demokrasi ini harus berhasil tanpa adanya implikasi “buang-buang uang”.

Kesadaran peserta setiap calon peserta pilkada serentak ini tentu saja pertama- tama harus mengetahui betul tentang kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin rakyat selama lima tahun mendatang.

Calon harus merenungkan apakah mereka betul-betul memiliki kemampuan atau bakat untuk menjadi pemimpin selama lima tahun mendatang.

Tantangan yang sangat dibutuhkan begini, bagaimana mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang sedang pintar dan cerdas ditengah-tengah suasana yang sangat ketat ini baik di tingkat daerah, nasional apalagi internasional.

Indonesia sama sekali tidak bisa terhindar dari persaingan di tingkat dunia sehingga rakyat di Tanah Air harus melakukan diri.

Sementara itu, akibat semakin banyaknya sekolah sampai kampus maka semakin banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin di jenjang apa pun juga dari lembaga swadaya masyarakat. organisasi kemasyarakatan, partai poltik sampai di TNI dan Polri.

Wadah-wadah semacam ini menjadi “kawah candradimuka” guna cara berpikir dan bertindak siapa pun juga akan mampu menjadi pemimpin rakyat mulai dari tingkat yang paling bawah hingga ke atas sehingga banyak orang yang mulai bermimpi menjadi pemimpin bagi lingkungannya.

Jadi begitu banyak wadah untuk menempa diri bagi orang-orang yang merasa berbakat sebagai pemimpinnya tentu saja pada masa akan akan banyak orang di Tanah Air yang bermimpi agar bisa menjadi tokoh atau bahkan pemimpin di jenjang apa pun juga di pemerintahan seperti bupati, wali kota, gubernur hingga presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Akankah tentu saja, semua itu butuh uang atau anggaran yang tidak kecil apalagi jika ingin menjadi kepala.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah mengungkapkan untuk menjadi seorang bupati saja harus bisa uang tidak kurang dari Rp30 miliar.

Kalau merenungkan angka anggaran itu hanya untuk orang yang tertentu saja yang pantas bermimpi untuk menjadi gubernur, wali kota dan bupati karena jika nanti terpilih sebagai kepala daerah maka gaji atau pendapatannya paling-paling bawah Rp100 juta tiap bulannya sehingga hampir sesuai untuk “mencari untung atau minimal balik modal “.

Jadi tugas utama para pejabat Kementerian Dalam Negeri adalah harus mulai memikirkan bagaimana caranya agar semaksimal mungkin biaya kampanye politik yang “gila-gilaan” itu. Kalau ini tidak dicari jalan keluarnya maka akan semakin banyak pejabat daerah yang terperosok ke dalam jaringan penyidik ​​KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close