Hukum

Wakil Ketua Pansus Minta Ditahan KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Masinton Pasaribu, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahannya terkait ancaman pasal menghalang-halangi penyidikan (obstructions of justice) kasus korupsi e-KTP yang dilontarkan Ketua KPK.

“Saya datang ke mari (KPK), saya mau pertanggungjawabkan tuduhan itu, dan saya mau minta rompi (tahanan) KPK. Saya minta saudara Agus turun ke mari, bawa rompi KPK agar kita gelar keadilan ini secara terbuka,” kata Masinton di KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Masinton sengaja mendatangi KPK dengan membawa koper untuk meminta Ketua KPK Agus Rahardjo membuktikan ucapnnya akan menjerat pihak-pihak termasuk Pansus Angket KPK yang diduga menghalang-halangi penyidikan dan sidang kasus korupsi e-KTP.

“Saya sebagai Pimpinan Pansus KPK beberapa hari yang lalu Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan mengenakan pasal Obstructions of Justice,” katanya.

Masionton mengaku ingin menguji apakah kerja Pansus Angket KPK di DPR itu sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah atau tidak.

“Saya ingin uji bahwa kerja kami selama ini tidak pernah melakukan, mencampur-campuri, atau mengintervensi, ataupun menghalang-halangi proses penyidikan perkara di KPK. Sejak awal kami tegaskan seperti itu,” ujarnya.

Masinton mengaku meminta KPK melakukan penahanan itu merupakan keputusannya sendiri, bukan hasil koordinasi dengan sesama angota dan pimpinan Pansus Angket KPK di DPR.

“Terkait tuduhan saudara Agus, saya datang duluan. Saya tantang. Keadilan ini harus kita gelar secara terbuka. Bahkan saya dituduh menekan saudari Miryam tanpa ada dasar. Dan sampai sekarang mereka tidak berani memutar rekaman itu secara utuh. Saya minta begitu (rekaman diputar utuh),” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berencana menggunakan pasal menghalangi penyidikan dan persidangan atau obstruction of justice terhadap Pansus Hak Angket KPK karena tindakan pansus dinilai menyulitkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Agus menyampaikan, pihaknya mendapat dukungan masyarakat dalam menangani kasus korupsi e-KTP dibanding Pansus KPK, termasuk para pakar hukum yang menyatakan pembentukan Pansus Angket KPK di DPR cacat hukum.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami