HukumLiputan

Walhi Jateng Meragukan Amdal Pabrik Semen Rembang

BTN iklan

Semarang, (GATRAnews/LEI)Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah menilai, perbaikan analisis dampak lingkungan untuk PT Semen Indonesia (Semen Rembang) setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan warga atas SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012, adalah tanda tanya besar. Hal ini dikatakan M Ismail Al Habib dari Walhi Jateng, dalam diskusi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/1).

“Ini terkait pembatalan izin lingkungan yang dibatalkan, terus ada tafsir untuk memperbaiki adendum amdal ini jadi tanda tanya besar,” kata Ismail, dalam diskusi “Menyoal Penerbitan Izin Gubernur Jawa Tengah No: 661.1/30 Tahun 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No: 99/PK/TUN/2016.

Perintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki amdal menunjukkan bahwa ada kepentingan agar pabrik PT Semen Indonesia harus tetap beroperasi.

“Di sini juga punya kepentingan, bahwa pabrik semen ini harus jalan terus. Tetapi bahwa secara riil putusan PK sudah demikian, masyarakat Kendeng juga bertahun-tahun agar pabrik semen ini berhenti operasi,” ujarnya.

Karena ada perbaikan lagi, maka masyarakat belum bisa lega karena harus menunggu lagi beberapa bulan ke depan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). “Walhi, KLHK, dan KPK sedang memantau kejahatan lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Iwanuddin Iskandar dari Biro Hukum Setda Pemprov Jateng menggantikan Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya telah memenuhi putusan MA. Namun sebelum ada putusan PK, Semen Indonesia meminta perubahan izin.

“Pada tanggal 13 September 2016 saudara direktur engineering Semen Indonesia meminta kepada gubernur Jawa Tengah permohonannya adalah perubahan izin lingkungan yang ditandatangan 13 September 2016,” katanya.

Iwan menyebutkan, ini bukan permohonan izin lingkungan baru, karena adanya perubahan kepemilikan saham dari semula PT Semen Geresik menjadi PT Semen Indonesia.

“Gimana setelah SK ini terbit dikaitkan dengan setelah putusan relas yang kami terima, gubernur perintahkan kepada Dinas UPLH agar menyikapi keputusan ini melakukan pengkajian dari aspek teknis lingkungan dari putusan pengadilan dimaksud,” katanya.

Untuk menggantikan SK sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan SK baru yakni nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami