Walikota Gorontalo: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sulit Diterapkan – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Walikota Gorontalo: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sulit Diterapkan

gorontalo
Bagikan ke:
Martin Taha

Martin Taha

Gorontalo (21/3),Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sulit diterapkan, sehingga alih fungsi lahan terus terjadi.

“Kami tidak bisa membatasi peralihan lahan, karena kami tidak bisa melarang pemilik untuk menimbun sawahnya. Meskipun pada sawah itu satu atau dua tahun kemudian didirikan bangunan baru,” ujarnya di Gorontalo, Senin.

Sebagai orang yang mengesahkan perda tersebut saat duduk di DPRD Provinsi Gorontalo, Marten menilai peraturan itu bertujuan baik untuk memproteksi peralihan sawah dan lahan potensia lainnya.

Marten menjelaskan saat ini pemerintah Kota Gorontalo sangat selektif untuk memberi izin alih fungsi lahan pertanian, kecuali irigasi teknis pada lahan pertanian tersebut sudah tidak berfungsi.

Upaya tersebut, kata dia, sebagai langkah untuk mempertahankan produksi-produksi pangan di Gorontalo seperti beras, jagung dan komoditi lainnya.

Menurutnya dalam satu tahun produksi pangan di Gorontalo baru 11.000 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat di daerah itu sebesar 23.000 ton.

“Jadi sebagian kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo masih dipasok dari kabupaten atau provinsi lain. Kami ingin mempertahankan produksi ini,” tambahnya.

Dalam Pasal 30 Perda tersebut, lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Alih fungsi lahan pertanian tersebut hanya dapat dilakukan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana alam.

Kepentingan umum yang dimaksud antara lain jalan, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, pembangkit dan jaringan listrik.

Ketentuan pidana bagi orang perseorangan dan setiap pejabat berwenang yang melakukan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud, akan dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Budi Suyanto

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top