Liputan

Wasekjen MUI Rofiqul Umam: Saya Pastikan Surat Itu Palsu

BTN iklan

Jakarta, 26/5 (LEI), Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI),  bidang Hukum, Rofiqul Umam Ahmad,  menegaskan, surat yang mengatasnamakan Sekjen MUI Pusat, tentang larangan umat Islam atau kiai dan ulama melakukan rapid tes terkait pandemic covid 19 yang telah beredar secara berantai, adalah hoaks atau kabar bohong.

Aparat penegak hukum seyogianya segera mengusut kabar yang menyesatkan itu, karena MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan seruan kepada seluruh MUI propinsi dan kabupaten kota agar berhati-hati dan waspada dengan dilakukan tes rapid itu, kata Wakil Sekjen bidang Hukum MUI,   Rofiqul Umam, menjawab pertanyaan LEI, terkait surat berantai yang mengatasnamakan MUI, di Jakarta, Selasa.
Surat yang disebut palsu itu antara lain menyebutkan, ” Kami serukan bahwa rencana Test Corona ini adalah modus operandi dari PKI atas perintah dari Negara Komunis China untuk menghabisi para tokoh muslim di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Oleh karenanya, kita akan tolak niat mereka yang kelihatanya baik, tetapi di dalamnya ada misi yang sangat jahat dan licik.” Demikian antara lain bunyi penggalan surat yang beredar secara berantai itu.
Rofiqul Umam  menyebutkan, MUI telah mengeluarkan surat keputusan nomor: Keputusan Nomor: Kep-1185/DP-MUI/V/2020 tentang klarifikasi tabayun.
Klarifikasi tabayun antara lain, DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut bohong (hoaks) karena DP MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataan dan sejenisnya yang isinya agar seluruh MUI Provinsi, Kabupaten/Kota berhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19 terhadap ulama, kyai, dan ustadz di seluruh Indonesia.
DP MUI Pusat menegaskan, tidak pernah mengeluarkan seruan agar ulama, kiai, dan ustaz di Indonesia menolak Rapid Test Covid-19. dan DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat/pengumuman/pemberitahuan atau sejenisnya di organisasi MUI, yakni seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang Pimpinan Harian MUI Pusat, dan dibubuhi stempel organisasi MUI, katanya.
Surat tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal : 2 Syawal 1441 H. 25 Mei 2020 M oleh Dewan Pimpinan Pusat MUI dan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, KH. MUHYIDIN JUNAIDI, M.A. Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.
Dengan adanya klarifikasi itu, diminta masyarakat untuk tidak menyebarkan surat hoaks secara berantai karena hal itu akan membuat resah masyarakat yang tingkat leterasinya rendah.
Kepada aparat penegak hukum untuk dapat mencegah dan bertindak tegas kepada mereka yang membuat dan menyebarkan surat hoask tersebut setelah adanya klarisfikasi dari MUI Pusat.

Sementara itu, ditempat terpisah, Wakil ketua MUI Zainut Tauhid menegaskan bahwa seruan tersebut ialah hoaks atau berita bohong. Dia menjelaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut.
Minggu 24 Mei, Gugus Tugas Telah Periksa Sebanyak 248.555 Spesimen Covid-19
Itu pasti hoaks, karena MUI tidak pernah mengeluarkan pemberitahuan seperti itu, kata Zainut kepada pers kemarin.
Dia juga menjelaskan dalam surat tersebut juga tidak sesuai dengan kop standar MUI. Serta tutur bahasanya pun kata dia, tidak sesuai standar MUI. “Dari kop surat dan isi pemberitahuannya tidak sesuai standar MUI,” tegas Zainut.
**dew

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami