Hukum

Wawancara Calon Hakim Agung, Pansel KY Tanyakan Laporan Harta Kekayaan

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Panitia seleksi (Pansel) Komisi Yudisial (KY) menanyakan kepada calon Hakim Agung soal data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari ke 14 calon hakim agung, semuanya pasti mendapat pertanyaan mengenai LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertanyaan tersebut selalu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Sukma Viollet.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sukma menyanyakan kepada Calon Hakim Agung, Jaliansyah, soal kepemilikan belasan rekening bank dan sejumlah tanah yang tidak jelas dasar kepemilikannya.

“Terkait rekening, ada sembilan rekening di bank tetapi tidak dilaporkan ke LHKPN. Bisa tolong dijelaskan,” tanya Sukma Violleta.

“Itu rekening tidak aktif lagi Bu,” jawab Jaliansyah.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini pun menjelaskan alasan kepemilikan sembilan rekening yang tidak didaftarkan dalam pencalonan hakim agung.

Menurutnya, rekening BCA digunakan untuk bermain valas Namun, ia hentikan lantaran gaptek dan rekening dibiarkan begitu saja.

Seperti hari terkakhir sesi wawancara calon hakim agung, pada Jumat (4/8/2017), Calon Hakim Agung, Gazalba Saleh, ditanyakan Sukma soal harta tidak bergerak.

Pasalnya, Gazalba, tidak memberikan LHKPN terbaru kepada KPK.

“Dlihat LHKPN bapak pada 2016 membuat dua kali. Harta tidak bergerak kenaikan sampai Rp 350 juta,”? tanya Sukma kepada Gazalba.

“Bapak beli harta begererak di tahun 2016 selama 3 bulan,” tambah Sukma.

“Harga bergerak tidak ada bu,” jawab Gazalba

“Lalu, Rp 350 juta dari mana pak,”? Tanya Sukma lagi.

“Saya hanya punya tiga rumah. Di Bekasi 1, Bandung 1 dan Surabaya 1,” jawab Gazalba.

Lalu Sukma membaca LHKPN Gazalba soal kenaiakan kekayaan dari Rp 885 juta ke Rp 1,2 Miliar. “Jadi saya kumulasi dari harga tanah yg saya hitung dari harga tanah kekiniamnya. Rumah di Bekasi beli harga Rp 144 juta dan sekarang Rp 750 juta.

Di Surabaya beli rumah mencicil harga Rp 580 juta sudah menjadi Rp 1,7 M,” jawab Gazalba.

Disela-sela wawancara, Sukma mengatakan bahwa memang data-data LHKPN yang diuji dalam sesi wawancara calon hakim agung merupakan hasil investigasi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ketika ada ‘Gap’ dari hasil KPK kita tanyakan lagi ke calon hakim agung. ‘Gap’ nya yang ditanyakan,” ucap Sukma kepada wartawan.

Ia pun tak menjadikan masalah apabila beberapa calon hakim kedapatan memiliki usaha lain sebelum menjadi hakim.

“Tidak masalah selama sebelum menjadi hakim, kami tidak fokus kesana, tapi logika antara penghasilan dan harta yang dimiliki. Tidak ada masalah,” paparnya.

“Yang penting penjelasannya, kalau memang masuk logika ya tidak masalah,” pukasnya. (tribunnews.com)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami