HEADLINESHukum

WEBINAR APHA dengan dihadiri Ir. Petrus Gunarso, Phd. dan Launcing Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat

BTN iklan

LEI, Jakarta- WEBINAR APHA dibuka oleh Dr. St. Laksanto Utomo sebagai Ketua APHA serta dengan Dibukanya LBHBKI adalah sebuah proses dimana Lembaga APHA juga ikut mengupayakan perlindungan Ulayat atas Tanah Masyarakat hukum adat di tengah Dominasi Hukum Positif di Era Reformasi. Dengan adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat melakukan pelaksanaan dengan adanya praktik untuk pendampingan masyarakat adat atas Hukum Adat dan ada sebuah sinergisitas yang terbangun antara masyarakat adat yang ada dilingkungan Fakultas Hukum di Seluruh Indonesia dengan APPHA.

Didalam Acara ini terdapat Beberapa Narasumber diantaranya Ir Petrus Gunarso, Phd. Beliau menjelaskan Konsep Masyarakat adat, Masyarakat hukum adat , dan Putusan MK 2012 tentang MHA dengan Implemntasinya, Kendala yang dihadapi maupun mempertanyakan kewenangan menunjuk dari Mentri Kehutanan belum berhasil menetapkan sudah melepaskan apa dasar Konstitusinya?.

 

Adanya Pembicara Kedua yaitu Rina Yulianti dengan menyatakan bahwa Hukum Adat lokal lebih eksis daripada Hukum Negara, dan beliau juga menyatakan Relasi negara Rakyar dalam konteks Perlindungan Bagi Hak Ulayat Atas Tanah masih ada konflik vertikal-horisontal dengan kondisi tertentu hukum adat lebih eksis dibanding hukum negara dan banyak hak ulayat atas tanah yg belum dilegalisasi dan legitimasi.

Pembahasn selanjutnya Rina Yulianti menyinggung mengenai UUPA yang dualistis dengan relasi pluralistis yang Unifikasi dengan menjadikan keadilan sosial pendaftran tanah. UUPA yang berbicara keadilan sosial ini ada kaitannya dengan air, bumi yang berhubungan antar alam kita saling terkait dan memberikan perlindungan dan adanya kepastian hukum yang ada.

Adanya hukum adat sebagai sumber utama pegangan dari perlindungan hukum adat mengenai investor yang merusak lingkungan dan mungkin merusak lingkungan hukum adat yang sudah lebih dulu bernaung di wilayah setempat. Dari konteks akademisi dan praktisi kita harus melakukan praktik dengan menerapkan Pancasila dari sila ke 5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat indonesia.

Realisasi yang harus ditata harus menguasai Filosofi mono-dualis negara bukan memiliki dan yang mengatur atas komitmen pengakuan hukum lokal menggunakan istrumen hukum negara harus harmonis dengan menegakan hukum yang ada dan membuka ruang dan melegitimasi mekanisme Penyelesaian sengketa Informal dari Ideologi sentralistik ke pluralisme dalam merespon hukum lokal.

Pembicara ketiga dari seminar ini adalah Marthen Salinding Dari Fakultas Hukum Borneo Tarakan Kalimantan Utara dengan Hak Ulayat dengan mengangkat Hak-hak masyarakat adat Pasal 7 dan kelemahan perda no 12 Tahun 2012.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami