Liputan

Webinar IKAPI PKPU dan Kepailitan

Model Restrukturisasi dalam PKPU dan Perdamaian dalam Kepailitan

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) pada tanggal 1 Juli 2020 mengadakan webinar “Model Restrukturisasi dalam PKPU dan Perdamaian dalam Kepailitan” dalam rangka Pendidikan Lanjutan Kurator.

Pembicara merupakan tokoh IKAPI seperti, Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., yang merupakan Wakil Ketua Umum IKAPI, serta juga merupakan salah satu Dosen Universitas Kristen Indonesia. Serta juga Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.Kn., M.A., yang merupakan Kabid Pendidikan IKAPI, juga Drs. Fransiscus Alip, CPA., yang merupakan Financial Advisor. Sedangkan hadir sebagai Pembicara Utama dalam acara ini adalah Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, SH.

Moderator dalam Webinar ini adalah Dr. Syaiful Ma’arif, SH., CN., MH. yang merupakan seorang Pengacara asal Jawa Timur, dan merupakan seorang Advokat-Kurator, sekaligus sebagai Pengurus IKAPI.

Krisis ekonomi di Indonesia mencakup terganggunya sistem perbankan, sistem keuangan, terutama bagi para pelaku usaha apalagi UMKM. Banyak pelaku usaha yang macet pembayaran utangnya kepada krediturnya.

Keadaan ini mengakibatkan pergerakan bisnis melambat dan para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya bahkan mempertahankan usahanya.

Kemungkinan terjadinya wanprestasi bagi debitur sangatlah besar dan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga kepailitan. Wanprestasi sendiri diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 yang berisi “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional selama pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 tahun 2020. Berhubungan dengan Restrukturisasi perbankan pada saat krisis, hal ini diatur dalam Pasal 19.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kerangka hukum yang membahas tentang restrukturisasi kredit yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Regulasi ini memberikan perlakuan khusus kepada debitur dengan kebijakan penetapan kualitas aset (misalnya, khusus debitur UMKM sampai dengan plafond Rp 10 miliar) dan kebijakan restrukturisasi bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap bank yang terjadi karena COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, serta industri barang sekunder lainnya.

Regulasi terkait dengan restrukturisasi utang tersebut perlu dipahami oleh para pelaku usaha, debitur dan pengurus PKPU serta kurator Kepailitan.  Dalam PKPU juga dikenal perdamaian, restrukturisasi menjadi istilah teknis dari perdamaian dalam PKPU maupun Kepailitan. Pelaksanaan berbagai model restrukturisasi dalam PKPU dan perdamaian dalam Kepailitan perlu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola manajemen perusahaan serta kemampuan debiturnya.

Melalui webinar ini materi yang telah disampaikan di atas akan dibahas lebih dalam lagi melalui web seminar (webinar) dengan tema “Model Restrukturisasi dalam PKPU dan Perdamaian dalam Kepailitan”.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami