HukumLiputan

Webinar “KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYATNYA” Diselenggarakan oleh PUSHAMKA Fakultas Hukum Universitas Andalas

BTN iklan

LEI, Jakarta-  Disampaikan dalam Webinar “KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYATNYA” Diselenggarakan oleh PUSHAMKA Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 26 September 2020

Dr. Laksanto Utomo  mengutarakan Kondisi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Saat ini, Orang Rimba adalah masyarakat adat di segitiga Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tabo dan Kabupaten Batanghari.

Orang Rimba telah menjadi korban praktek “hukum rimba”. Eksploitasi besar-besaran atas kawasan hutan tersebut dan program transmigrasi telah mencaplok sebagian besar ruang hidup Orang Rimba.

Orang Rimba terlunta-lunta dan mengembara hingga meluber ke tepian jalan raya Lintas Sumatera.

Alexander Solchenizyn (Sastrawan Rusia) dalam roman pendeknya : “Sehari-hari hidup Ivan Denisovich, berkisah tentang Shukov yang siang malam dan melayani aneka titah penguasa Markas Besar. Disini berlaku hukum rimba kawan-kawan, tetapi disini engkau juga hidup……… menjilat mangkok-mangkok (kotor) sampai bersih, percaya pada rumah sakit, atau berkhianat pada orang kikir, Shukov berparodi getir”

Orang Rimba tidak melawan terhadap “proyek” peminggiran mereka. Orang Rimba justru menghindari konflik dengan cara mematuhi Hukumnya Sendiri yang disebut “pucuk undang nan selapan (delapan)”. Pasal-pasal dalam hukum tersebut memuat Pasal tantang pahamu : yang bermakna pantang menantang berkelahi, “emar  geram” : larangan keras bunuh membunuh dsb.

Hukum Mereka menjadikan Orang Rimba cenderung bersikap defensive terhadap apa yang disebut praktik hukum rimba sambal mempraktekan hukum rimba lain yang berbeda yaitu aturan normative dalam kehidupan rimba raya secara arif.

Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakarat adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu.

Konflik lahan bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat. Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.  Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3.780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Pada 2012, masyarakat Besipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi – yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Laksanto Juga mengurakan “ Berharap pada petemuan Guru besar memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat Adat dari berbagai Akademisi”  tutur beliau dari Liputan LEI sewaktu Webinar.

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami