EventHEADLINES

Webinar Peluncuran LKBH APHA Bantuan Hukum untuk Sengketa Adat

BTN iklan

MADURA, LEI – Eksistensi masyarakat adat di Indonesia tetap lestari hingga saat ini. Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal – usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Idealnya sejak Indonesia merdeka, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya dilindungi oleh negara. Hal ini sangat beralasan sebab masyarakat adat merupakan bagian yang terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang mengakui hak ulayat sebagai dasar hukum pertanahan nasional-pun seringkali terabaikan. Bahkan, pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, yang telah menjamin dan mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana ditentukan Pasal 18B UUD 1945 pada kenyataannya tidak serta merta menguatkan keberpihakan dan perlindungan negara kepada masyarakat adat.

Padahal hak masyarakat adat atas tanah adat dan hutan adat dalam wilayah adatnya merupakan sebuah keniscayaan, sebab tanah dan hutan adalah yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat.
Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat di masing-masing daerah, yang masing-masing berbeda bentuk dan coraknya.

Menyangkut hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan :”Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu :
1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup).
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

Wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah.

Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut.

Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya.Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud.

Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat hokum adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Dominasi pemberlakukan hukum positif dibidang pertanahan berpotensi makin memperlemah eksistensi dan posisi hak ulayat yang dikuasai msyarakat hukum adat. Pengabaian terhadap eksistensi hukum adat ini dapat memicu terjadinya konflik atau sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah, investor, atau pemegang HGU atau Hak Pakai atas tanah untuk kepentingan bisnis.

Sebab bukan tidak mungkin lokasi tanah atau lahan yang dijadikan lokasi perkebunan dan lain sebagainya itu merupakan kawasan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Pemegang HGU atau Hak Pakai atas tanah tentu berkepentingan untuk mempertahankan haknya untuk mengelola lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah telah diperolehnya melalui mekanisme perizinan yang berlaku, dan masyarakat hokum adat-pun memiliki hak untuk mempertahankan hak ulayat yang mereka kuasai secara turun temurun walaupun tanpa memiliki alat bukti hak (sertifikat atas tanah).

Isu perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat adat didengah dominasi hokum positif menarik untuk didiskusikan secara mendalam agar dapat ditemukan alternatif solusi jika terjadi konflik atau sengketa antara masyarakat adat dan pemegang HGU dan Hak Pakai atas tanah sebagaimana telah dikemukakan. Diskusi ini mengambil tema “Mengupayakan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Ditengah Dominasi Hukum Positif di Era Reformasi”.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami