HEADLINESNasional

Webinar Restorative Justice Universitas Krisnadwipayana

Retributive justice perlu digeser ke arah restorative justice

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Pagi hari ini dilaksanakan Webinar Menggagas Restorative Justice kerjasama Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dengan legaleraindonesia.com.

Menghadirkan Keynote Speaker Rektor UNKRIS Dr. H. Abdul Rivai, SE., M.Si; dan Pembicara antara lain, Prof. Dr. Gayus T. Lumbuun, SH, MH Hakim Agung (Purnabakti) Mahkamah Agung RI; Dr. Firman Wijaya, SH, MH, Kaprodi S3 Ilmu Hukum UNKRIS. Acara ini dipandu moderator Dr(C) Grace Sharon, SH, MH.

Menurut Prof. Gayus, pengembalian uang negara berdasarkan mekanisme restorative justice perlu dilakukan sinkronisasi konstruksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karena itu, landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang agar restorative justice untuk tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat.

Laksanto Utomo menerangkan jika mengacu pada article 26 UNCAC 2003 yang telah dirativikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Pasal 52 RUU KUHP (konsep 2013) yang dengan tegas mengatur mengenai pilihan penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secara proporsional terhadap korporasi Pelaku korupsi  demi efektifitas dan efisiensi dan mendorong penegak hukum dan hakim melakukan usaha penyelesaian tidak sebatas melalui pemidanaan maka penerapan restoratif justice sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana melalui pendekatan restoratif justice ini akan menghindarkan dampak kerugian yang lebih besar dan  meniadakan  efek  krisis  yang bisa timbul akibat pemidanaan korporasi serta bisa menjadi sarana efektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, tambahnya.

Dr. Firman Wijaya mengatakan bahwa paradigma retributive justice perlu digeser ke arah restorative justice yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana korupsi sebagai langkah utama, sementara memenjarakan pelaku sebagai langkah akhir.

Hakim perlu menerapkan terobosan hukum doktrin pertanggungjawaban pidana strict liability, individual liability, vicarious liability, dan corporate liability secara simultan dan fair berdasarkan ukuran kemampuan ekonomi pemulihan kerugian, tambahnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami