HEADLINESHukumLiputanNasional

Wiranto Sebut Kendala RUU Terorisme Telah Diatasi

BTN iklan

JAKARTA, 14/5 (LEI) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kendala yang dihadapi dalam pembahasan RUU Terorisme telah diatasi, sehingga memungkinkan untuk segera disahkan.

“Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan,” ujar Wiranto di rumah dinas menteri yang berada di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada dua poin dalam RUU Terorisme yang belum disepakati, yakni soal definisi terorisme, serta peran TNI dalam menghadapi teroris.

Namun, Wiranto kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut telah menemui titik temu.

Menurut dia, kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat revisi undang-undang itu, merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar payung hukum tentang terorisme tersebut segera dirampungkan.

“Ini makanya kami hadirkan pihak-pihak dari partai politik yang juga mewakili fraksi di DPR,” kata Menko Polhukam.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan pertemuannya dengan sejumlah petinggi partai tersebut juga menyepakati bahwa penyelesaian undang-undang lebih dibutuhkan, daripada mendorong pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Menko Polhukam Wiranto mengadakan pertemuan dengan sejumlah sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di rumah dinas menteri yang berada di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Senin.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PPP Arsul Sani, dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

  1. REVISI Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dibutuhkan untuk memperbaiki sisi lemah payung hukum pemberantasan terorisme. Akan tetapi, UU hasil revisi benar-benar menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kerangka berdemokrasi yang sehat.
    “Negara memang membutuhkan alat aksi yang efektif demi kepentingan keamanan nasional. Saya berharap para wakil rakyat yang membahas rancangan UU selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan warga sipil, dan rule of law”.
    sebagai contoh perbaikan yang perlu dilakukan antara lain mengenai kewenangan penindakan dini dengan penangkapan. Dan, penggunaan pendekatan kesejahteraan sosial sebagai upaya rehabilitasi dan moderasi atau yang dikenal dengan deradikalisasi.
    Menurut Fahmi, perdebatan klausul itu menyangkut hukum acara pidana. “Seperti, berapa lama penahanan tanpa alat bukti permulaan yang cukup dan kapan penyadapan bisa dilakukan? Terkait kesejahteraan, siapa yang bertanggung jawab? UU lain mengatur urusan rehabilitasi dan kesejahteraan adalah tanggung jawab Kementerian Sosial termasuk terhadap mantan narapidana.”
    Belum lagi, siapa lembaga yang berwenang menahan. “Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, atau ada porsi kewenangan masing-masing? Juga langkah lain seperti penyadapan dan misi rahasia,” kata dia.
    Payung hukum, harus mengantisipasi kemungkinan terburuk dan tidak memberi celah malapraktik. “Bagaimana jika rezim berganti kemudian UU itu digunakan untuk soal politik kekuasaan? Dengan kewenangan yang luar biasa, semua rezim berpotensi abuse dan menggunakan instrumen ini untuk menghabisi lawan politik atau meredam aksi yang dinilai merongrong kekuasaan. Seperti pada praktik antisubversif di masa lalu.

    wahyu dharmawangsa purba
    2016527007

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami