Hukum

Yasonna Enggan Berikan Keterangan Soal Materi Pemeriksaannya oleh KPK

BTN iklan

Jakarta, LEI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku sudah memberikan seluruh keterangan yang diketahuinya soal kasus korupsi e-KTP kepada penyidik KPK.

Karena itu, Yasonna usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (10/1/2018), meminta wartawan menanyakan langsung soal materi pemeriksaannya hari ini kepada penyidik KPK.

“Pokoknya tanya ke penyidik. Pokoknya semua saya jelaskan,” kata Yasonna sebelum meninggalkan gedung KPK.

Yasonna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP yang membelit Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, selaku tersangka dalam kasus korupsi e-KTP ini.

“Saya dipanggil memberikan kesaksian ke Anang. Sebagai warga negara yang baik kita datang,” kata Yasonna.

Yasonna enggan memberikan keterangan soal pemeriksaannya dan kembali meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada KPK. “Pokoknya kita jelasin dengan baik. Keterangan seperti yang lalu,” ujarnya.

KPK menetapkan Anang Sugiana Sudihardjo sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP karena diduga berperan menyerahkan uang kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR.

Sesuai kesaksian Sugiharto, Anang diminta menyiapkan uang sejumlah US$ 500.000 dan Rp 1 milyar untuk diserahan kepada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani.

Selain itu, Anang juga diduga membantu menyiapkan uang untuk bantuan hukum Ditjen Dukcapil sebesar Rp 2 milyar dan kebutuhan lainnya terkait proses proyek KTP elektronik.

KPK menduga Anang bersama-sama Setya Novanto, Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan sejumlah pihak lainnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi dalam proyek e-KTP sehinggar merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun.

KPK menyangka Anang Sugiyana Sudihardjo melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami