Hukum

Yasonna Penuhi Panggilan KPK Tentang e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Setibanya di KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017), Yasonna janji akan memberikan kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Setelah keluar saja, setelah keluar. Nanti saja ya, aman lah,” kata Yasonna, kemudian masuk ke dalam lobi gedung KPK.

Dalam siaran pers Minggu (2/7/2017), Yasonna menyampaikan akan menjelaskan soal isi surat tuntutan jaksa penuntut umum KPK terhadap Irman dan Sugiharto yang menyebutnya berdasarkan keterangan tersangka kesaksian palsu atas kasus e-KTP, Miryam S Haryani.

Miryam menyebut sembilan orang Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR RI yang diduga menerima masing-masing sejumlah US$ 1,500, termasuk Yasonna Laoly atau Arief Wibowo yang. menerimanya langsung di ruangan kerjanya.

Menkumham mendengar hal itu, cukup kaget namanya telah dicatut dan disebut menerima pembagian uang proyek e-KTP. Padahal, keterangannya sebagai saksi belum sempat didengarkan oleh penyidik KPK.

Yasonna melanjutkan, justru Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan pengadaan e-KTP yang dimulai tahun 2011 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

“Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Yasonna, penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dikonfrontasi dengan Miryam dalam sidang e-KTP terdakwa Irman dan Sugiharto menyebut Miryam membagikan uang proyek e-KTP ke pimpinan dan anggota Komisi II DPR melalui Kapoksi.

Memang, kasus e-KTP yang menyebut nama Yasonna erat dengan masalah politis. Padahal, semestinya dapat dilihat dari siapa menjabat Kapoksi (anggota komisi yang ditunjuk sebagai perwakilan fraksi) Komisi II DPR asal Fraksi PDI-P yang menjabat pada saat itu.

Sekadar informasi, Menkumham pada April akhir atau awal Mei 2013 belum menjabat sebagai Kapoksi ketika proyek e-KTP yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami