Hukum

Zumi Zola Terima Rp 6 M, Tapi Hanya Tercatat Rp 3,5 M. Ini yang Dilakukan KPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 6 miliar terkait sejumlah proyek di wilayah Jambi.

Berdasarkan laman acch.kpk.go.id, tercatat Zumi memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,5 miliar dari data terakhir yang dilaporkannya. Harta kekayaan Zumi tersebut berupa benda tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak yang dimiliki Zumi Zola yakni berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Depok, dan Jawa Barat dengan nilai total sebesar Rp1.179.200.000.

Sementara harta bergerak politikus PAN tersebut berupa ‎alat transportasi yakni dua buah mobil dengan merk Ford Ranger dan Toyota Avanza dengan nilai kalkulasi harga sebesar Rp 491.250.000.

Zumi Zola juga memiliki giro dan setara kas lainnya ya‎ng tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya sebesar Rp1.849.550.047. Dalam laporan kekayaannya, Zumi tidak memiliki hutang maupun piutang.

‎Dua pejabat di Provinsi Jambi tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterlibatan pihak pengusaha dalam kasus suap terkait pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya mengindikasikan keterlibatan sejumlah pihak lain selain Gubernur Jambi Zumi Zola, Pemprov Jambi, dan DPRD.

Pihak lain tersebut merupakan pengusaha kontraktor. KPK sedang memburunya.

“Cara berpikirnya pasti ada keterlibatan kepala daerah, yang kedua apakah kadis beri (uang suap dari pribadi) ke DPRD, pasti mereka terima dari beberapa kontraktor pengusaha,” ujar Basaria saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2018).

Basaria mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan mengungkapkan sosok pengusaha pemberi suap.

“Untuk pengusaha (pemberi suap) paling 2 sampai 3 hari ini baru diumumkan. Jadi harap sabar. Logikanya, uang ketok palu itu, dikumpulkan dari beberapa pengusaha,” ungkap Basaria.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen + seventeen =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami